Lagi, Mama-Mama Pedagang Asli Papua “Datangi” Kantor Gubernur
Created on Monday, 23 April 2012
PAPUAN, Jayapura ---
Puluhan mama-mama pedagang asli Papua yang tergabung dalam
Solidaritas Pedagang Asli Papua (Solpap), siang tadi, Senin (23/4)
melakukan aksi demo damai ke Kantor Gubenur Provinsi Papua guna
menanyakan dana 10 milyar untuk pembangunan pasar permanen yang telah
dijanjikan pemerintah. Cyntia Warwe, salah satu orator dalam aksi tersebut menyatakan kekecewaannya sebab selama ini nasib mama-mama pedagang asli Papua selalu diabaikan dan dibohongi oleh elit-elit politik di tanah Papua.
“Pemerintah hanya memihak pada orang-orang kaya dan tidak
memerhatikan kondisi mama-mama pedagang asli Papua, kami melihat ini
merupakan suatu pembiaran dan proses penindasan terhadap mama-mama
Papua, ” tegas Cyntia.Dalam aksi tersebut, mama-mama pedagang asli Papua mendatangai kantor Gubernur dengan membawa beberapa spanduk, salah satu diantaranya bertuliskan, “Pasar khusus orang asli Papua adalah harga diri orang asli Papua yang mandiri, tutup pasar di Terminal Mesran”.
Spanduk lain lagi bertuliskan, “Bangun pasar khusus untuk orang asli Papua di tiap-tiap wilayah Jayapura dan setiap kabupaten yang ada di Provinsi Papua” dan “Hentikan kekerasan ekonomi terhadap orang asli Papua”.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan oleh koordinator Solpap, Robert Jitmau, mama-mama pedagang asli Papua menuntut beberap hal penting antara lain, menanyakan anggaran Rp 10 milyar yang dijanjikan pemda Provinsi.
“Pada tanggal 16 Februari 2012, bapak Ahmad Hatari selaku perwakilan pemerintah provinsi Papua pernah berjanji untuk pembebasan lahan lokasi perum damri guna membangun pasar permanen bagi mama-mama pedagang asli Papua. Kami datang menagih janji tersebut,” kata Robert.
“Jika anggaran tersebut ada, maka kami meminta segera dibentuk Tim pembebasan lahan yang terdidi dari pemerintah provinsi Papua, DPRP, mama-mama pedagang Papua dan Solpap agar ada transparansi penggunaan dan anggaran,” katanya.
Menurut Solpap, Gubernur Papua Bernabas Suebu pernah berjanji untuk membangun pasar, karena itu harus ditindaklanjuti oleh pemerintah saat ini.
“Namun jika memang anggaran tersebut tidak ada, kami menyatakan bahwa pemerintah provinsi Papua memang tidak serius dalam membangun ekonomi para pedagang asli Papua dalam konteks otonomi khusus Papua, khususnya bagi mama-mama pedagang asli Papua yang menjadi tulang punggung perekonomian tradisioanal rakayat Papua.”
Lanjutnya, dengan begitu jelas bahwa otonomi khusus telah gagal mengakomodir keberadaan orang asli Papua dalam NKRI, sehingga rakyat Papua patut menentukan nasibnya sendiri atau merdeka sebagai bangas sendiri diatas tanah leluhurnya.
